Ratusan Petani Garam Kecewa, Bakar Hasil Panen di Gedung DPRD

PAMEKASAN - Ratusan Petani Garam dari Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu berbondong-bondong datang ke DPRD Pamekasan (13/9/2012). Sesampainya di gedung DPRD mereka langsung membakar garam hasil panen tersebut sebagai bentuk kekecewaan anjloknya harga garam.

Sebelum ke DPRD, massa yang dimuat tiga truk lengkap dengan sound systemdan membawa lima karung garam itu menuju Kkantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Jalan Wahid Hasyim. Sekitar pukul 09.00 mereka tiba di sana dan langsung menggelar orasi. Namun, dari pihak DKP tidak ada yang menanggapi. Akhirnya mereka berlanjut ke gedung DPRD di Jalan Kabupaten. Nah, kebetulan saat itu sedang ada rapat paripurna.

Tak peduli sedang ada rapat paripurna, sesampainya di gedung DPRD massa langsung berorasi dan berteriak soal penghentian impor garam. ”Garam dalam negeri banyak. Kualitasnya juga bagus, tidak kalah dengan garam luar negeri, bahkan lebih bagus. Kenapa pemerintah masih mengimpor garam. Ini kesewenang-wenangan.

Kami para petani garam sangat menjerit dan menangis,” teriak Saleh, koordinator aksi saat berorasi. Menurut Saleh, dalam pengadaan garam impor pemerintah terkesan mengada-ada. ”Kenapa harus impor. Garam petani di gudang masih banyak dan tidak ada yang mau beli. Ini monopoli pemerintah,” paparnya.

Dikatakan, harga garam saat ini hanya Rp 250.000 per ton atau turun drastis dari tahun lalu Rp 750.000 per ton. ”Padahal, hasil garam tahun ini lebih bagus dari tahun lalu. Kualitas nomor satu, kenapa harganya anjlok,” kata Siti, 45, petani garam asal Desa Dasok, Kecamatan Pademawu yang ikut dalam aksi. Sebagai wujud rasa kecewanya, massa langsung membakar lima karung garam yang dibawa.

Mereka juga berteriak agar para wakil rakyat yang sedang rapat bisa keluar menemui mereka. Yakni, dengan harapan ikut memperjuangkan nasib para petani garam. Namun, para wakil rakyat tidak menemui petani. Sementara, suasana dan udara yang panas mulai membuat petani kepanasan. Akhirnya massa berniat akan masuk ke ruang rapat paripurna.

Namun, aparat polisi tampak bersiaga penuh. Beruntung tidak lama kemudian Muhdlar Abdullah selaku wakil ketua DPRD dengan didampingi Hosnan Ahmadi, ketua komisi B, keluar dari ruang sidang untuk menemui massa. ”Masalah harga garam ini memang merupakan masalah yang serius. Pemkab Pamekasan dan kami sebagai wakil rakyat Pamekasan, tidak bisa berbuat apa-apa tentang kebijakan harga garam tersebut.

Kebijakan ini langsung ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan ke pusat (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Red),” kata Muhdlar kepada massa. Pernyataan Muhdlar tersebut diamini oleh para demonstran. Bersamaan dengan itu, para perwakilan massa langsung diajak audiensi.

Hadir dalam audiensi itu antara lain Plt Sekkab Herman Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Muhdlar Abdullah, Ketua Komisi B DPRD Hosnan Ahmadi, Kepala DKP Nurul Widiastutik, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bambang Edy Suprapto, tim monitoring garam dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat (Kemenkokesra), Komisi Garam Pamekasan, serta lima perwakilan dari petani garam.

Adapun hasil audiensi, semua pihak yang hadir dalam audiensi akan membuat sebuah tim untuk menghadap ke Gubernur Provinsi Jatim (Soekarwo, Red) dan ke Disperindag Jatim. Bahkan, jika diperlukan akan menghadap ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk memperjuangkan nasib petani garam.

Sumber : pamekasan.info