Untuk Membayar Gaji Guru, Lembaga Pinjam ke Koperasi

Belum cairnya dana Bantuan Operasional Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Pamekasan, rupanya berdampak buruk bagi keberlangsungan lembaga. Pihak pengelola kesulitan membayar kebutuhan Operasional Madrasah dan Gaji guru.

-MOH. HAYAT, Kota- PRIHATIN! Kata itulah yang cukup pantas bagi pengelola MADIN yang ada di Pamekasan. Pasalnya, akibat tidak dicairkannya satu-satunya tunjangan bagi Guru MADIN, pihak lembaga kebingungan membayar gaji tenaga guru di lingkungan pendidikan agama itu. Untuk memenuhi kebutuhan sementara waktu, pihak pengelola lembaga memilih jalan pintas. Yakni, dengan cara meminjam ke salah satu koperasi terdekat.

Itu dilakukan agar gaji guru bisa lunas terbayar sesuai waktu yang dijanjikan. Kenyataan tersebut terjadi sejak Januari hingga Agustus. Meski begitu, pihak lembaga belum tahu kapan dana BOSDA MADIN yang akan dibayarkan ke koperasi bisa dicairkan. Bahkan, sejumlah pengelola madin sudah meminjam dana ke koperasi hingga jutaan.

Sebab, biaya itu tidak hanya diguna kan untuk membayar gaji. Melainkan, juga untuk operasional lem-baga yang bergantung pada bosda madin. Salah satunya, terjadi di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, Pademawu Timur, Kec Pademawu. Faid, Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, Pademawu Timur, Kec Pademawu mengakui, tidak cairnya Dana BOSDA itu memang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaganya.

Sebab, lembaga diniyah tidak memiliki anggaran lain selain dana Bosda. ”Bagaimana kami membayar guru, kalau dananya tidak ada. Pilihannya tentu ngutang,” katanya. Menurut Faid, yang terpenting kesejateraan guru bisa tetap dijaga. Sebab, mereka sudah mengajar dengan penuh ikhlas. ”Memang gaji guru tidak seberapa, tidak seperti sekolah umum. Tapi, kalau tidak ada anggaran bisa kewalahan juga,” ungkapnya dengan nada datar.

Saat ini, pihaknya hanya menunggu proses pencairan dana APBD Jatim itu. Tujuan-nya untuk membayar utang lembaga ke koperasi. ”Kami mendesak agar dicairkan, karena menyangkut keberlangsungan lembaga pendidikan diniyah,” paparnya. Sementara itu, sekretaris Disdik Ramli menjelaskan, data penerima sudah diserahkan ke Pemprov Jatim.

Saat ini pihaknya sudah menunggu proses pencairan dana dari APBD Jatim. ”Kami juga masih menunggu, kalau memang sudah ada kepastian, pasti dicairkan,” tuturnya. Ditanya soal lambannya pencairan itu, Ramli berdalih, data yang dikirimkan kurang lengkap. Sehingga, pihaknya harus melakukan pembenahan data tersebut. ”Kalau data tidak lengkap, tentu saja kami benahi. Sudah dikirim semua ke Jatim,” ungkapnya.

Ramli menjelaskan, lembaga melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan operasional wajar-wajar saja dan tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, semua operasional sudah ada anggarannya. Untuk diketahui, dana Bosda madin merupakan program Jatim. Masing-masing lembaga penerima dipastikan tidak sama nominalnya, tergantung jumlah siswa. Untuk Tingkat ULA Tiap siswa mendapatkan Rp 15 ribu, sedangkan untuk Tingkah Wustho mendapatkan Rp 25 ribu per siswa. (radar)