
Aksi saling dorong-mendorong itu dipicu
tindakan aktivis Samar yang berencana menerobos barikade aparat
kepolisian di depan pintu masuk utama DPRD. Hal itu dilakukan lantaran
tidak ada respons dari wakil rakyat terhadap aksi mereka.
Sedangkan pihak kepolisian bertahan
tidak memperbolehkan para pedemo masuk ke gedung DPRD. aksi dorong-mendorong ini terjadi sekitar lima
menit. Ketika itu, keadaan sempat memanas antara massa dengan aparat.
Beruntung salah satu anggota DPRD
Muhammad Makmun, berkenan keluar menemui massa sehingga keadaan kembali
dingin. Muhammad Makmun kemudian menanyakan maksud kedatangan sekitar 30
orang yang menamakan diri Samar tersebut ke kantor DPRD.
”Kami minta peran serta DPRD Pamekasan
untuk ikut mengawasi secara intensif distribusi beras untuk rakyat
miskin (raskin) di tingkat desa. Karena raskin tersebut dalam
kenyataannya tidak sampai pada masyarakat secara menyeluruh,” kata
Holilurrahman, koordinator aksi Samar.
Holil saat berorasi juga menyatakan,
seharusnya raskin diterima rakyat miskin setiap bulan. Bahkan, sampai
ada raskin ketiga belas. Namun, dalam kenyataannya raskin hanya turun
tiga bulan sekali, bahkan enam bulan sekali. ”Itu pun jatah raskin yang
diterima rakyat miskin sudah dipotong menjadi lima kilogram.
Padahal, seharusnya 15 kilogram per
kepala keluarga (KK). Lalu ke mana raskin itu,” tanyanya. Mendengar
penjelasan dari massa, Muhammad Makmun, yang juga menjabat sebagai Ketua
Komisi D DPRD Pamekasan ini menawarkan untuk berdiskusi secara
baik-baik.
”Saya minta perwakilan massa untuk
audiensi dengan kami di ruang paripurna DPRD. Saya juga akan mengundang
beberapa elemen yang terkait dengan raskin ini,” pinta Makmun. Awalnya
tawaran dari Makmun ini ditolak oleh massa karena hanya meminta
perwakilan saja yang ikut audiensi.
Massa meminta jika memang mau audiensi
maka seluruh massa harus dilibatkan. Makmun yang terpojok, memenuhi
keinginan pedemo. Sehingga para pedemo sekitar 30 orang itu hadir semua
di ruang rapat paripurna DPRD. Setelah semua pihak dihadirkan, audiensi
pun dimulai.
Hadir dalam audiensi antara lain Wakil
Ketua Komisi D DPRD Djuhaeni, Kabag Kesra Setkab Munafi, dan Kepala
Bulog Pamekasan A Ready yang diwakili salah satu stafnya. Dalam audiensi
itu, Samar menanyakan tentang alur pendistribusian raskin dari pusat
hingga sampai ke masyarakat.
Diskusi yang berlangsung sekitar satu
jam itu sempat berlangsung alot. Sebab, pihak bulog bersikukuh sudah
menyalurkan raskin itu ke desa-desa. Setelah dikroscek kepada Kabag
kesra, ternyata raskin itu memang sudah turun semua dari bulog ke semua
desa yang ada di 13 kecamatan di Pamekasan.
”Raskin sudah turun ke tingkat desa yang
diterima oleh kepala desa (Kades) masing-masing. Setelah itu menjadi
tanggung jawab Kades yang bersangkutan untuk menyalurkan kepada
rakyatnya,” ujar Makmun. Dengan demikian, ada ke-mungkinan persoalan
raskin berada di Kades.
Untuk itu, pihaknya berjanji akan
memonitor kasus ini, dan para Kades nakal tersebut harus ditindak. ”Ini
adalah masalah serius. Kades-Kades tersebut harus ditindak oleh aparat
hukum. Karena Kades-Kades itu sudah melakukan tindakan penggelapan,”
papar Holil setelah audiensi.
Post a Comment