Pamekasan : Bupati Pamekasan Kholilurrahman membantah keras masalah tudingan sudah lakukan penyimpangan Anggara Dana Rp. 4, 3 miliar. serta ia mengaku tidak gentar bila dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) masalah kasus dugaan dana untuk penanggulangan bencana tersebut.
pada mulanya, kasus itu dilaporkan Masyarakat Peduli Madura ( MPM ) ke KPK dengan nomor registrasi 2012-09-000354. Koordinator Advokasi MPM Moh. Rifai menyebutkan, pencairan Dana APBN Rp. 4, 3 miliar Untuk Bantuan bencana pada Pemkab Pamekasan diduga kuat ada penyimpangan.
pasalnya, basic pencairan dana Th. 2011, Pamekasan dianggap telah mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ). padahal sebenarnya, BPBD Pamekasan baru dibentuk Th. 2012.
“saya membantah keras tudingan itu, lantaran kita telah mentaati seluruh aturan, serta tak ada penyimpangan didalam wujud administrasi, sasaran ataupun penyimmpangan didalam bantuan dana yang berbentuk hibah itu, ” kata Kholilurrahman.
menurut Bupati, secara administasi pencairan dana itu telah cocok dengan aturan. dan meskipun waktu itu belum terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD), namun secara aturan tidak salah.
“ada dasarnya semua itu, yaitu peraturan bupati serta minta persetujuan Gubernur dan persetujuan rekomendasi dari Menteri dalam Negeri. dan semua itu telah kita penuhi semuanya. tidak benar bila dana itu dikorupsi serta dikatakan tak ada dasarnya, ” tegasnya.
sedangkan pengguanaan dana itu, lanjut Bupati, sudah digunakan untuk pembangunan bronjong kali semajid Kelurahan Patemon, pembangunan bronjong kali Sumber Payung Palengaan, pembangunan bronjong kali kaloang Kolpajung, serta pembangunan bronjong kali Blumbungan kali kaloang Gladak Anyar.
“empat paket pembangunan fisik yang diambilkan dari dana itu semuanya telah terealisasi serta laporannnya juga telah selesai tak ada problem. kalau dikatakan dana itu dikorupsi, dimana dan berapa, ” tanya bupati.
maka dari itu, lanjut Bupati, bila kelak KPK memanggil pihaknya akan tetap memenuhi panggilan itu dan tentunya bersama-sama staf yang menjadi leading sektor pengelola dana itu. “saya akan menjelaskan dengan detil tentunya tidak sendirian namun bersama staf saya. dan KPK sangat berhak menerima laporan dari masyarat itu, ” pungkasnya.
“saya membantah keras tudingan itu, lantaran kita telah mentaati seluruh aturan, serta tak ada penyimpangan didalam wujud administrasi, sasaran ataupun penyimmpangan didalam bantuan dana yang berbentuk hibah itu, ” kata Kholilurrahman.
menurut Bupati, secara administasi pencairan dana itu telah cocok dengan aturan. dan meskipun waktu itu belum terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD), namun secara aturan tidak salah.
“ada dasarnya semua itu, yaitu peraturan bupati serta minta persetujuan Gubernur dan persetujuan rekomendasi dari Menteri dalam Negeri. dan semua itu telah kita penuhi semuanya. tidak benar bila dana itu dikorupsi serta dikatakan tak ada dasarnya, ” tegasnya.
sedangkan pengguanaan dana itu, lanjut Bupati, sudah digunakan untuk pembangunan bronjong kali semajid Kelurahan Patemon, pembangunan bronjong kali Sumber Payung Palengaan, pembangunan bronjong kali kaloang Kolpajung, serta pembangunan bronjong kali Blumbungan kali kaloang Gladak Anyar.
“empat paket pembangunan fisik yang diambilkan dari dana itu semuanya telah terealisasi serta laporannnya juga telah selesai tak ada problem. kalau dikatakan dana itu dikorupsi, dimana dan berapa, ” tanya bupati.
maka dari itu, lanjut Bupati, bila kelak KPK memanggil pihaknya akan tetap memenuhi panggilan itu dan tentunya bersama-sama staf yang menjadi leading sektor pengelola dana itu. “saya akan menjelaskan dengan detil tentunya tidak sendirian namun bersama staf saya. dan KPK sangat berhak menerima laporan dari masyarat itu, ” pungkasnya.
Post a Comment